RIAU (cakragarudanews.com) — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Provinsi Riau masih menjadi sorotan. Kondisi tersebut dipertanyakan lantaran pemerintah disebut telah melakukan penambahan kuota, namun kelangkaan di sejumlah wilayah masih terjadi.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Riau bersama sejumlah organisasi masyarakat, di antaranya Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR), Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau, Lembaga Masyarakat Melayu Bersatu (LMMB) Riau, Pertamina, Forkopimda, serta dinas terkait, Rabu (23/9/2026).
Koordinator GMKR Riau, Brigadir Jenderal TNI (Purn) Edy Afrizal Natar Nasution, mengatakan persoalan kelangkaan solar perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rapat, ketersediaan stok solar di Riau sebenarnya masih dinilai mencukupi.
Namun, ia menyebut terdapat persoalan pada disparitas harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi. Kondisi tersebut, berdasarkan keterangan pihak Pertamina dalam rapat, dinilai dapat mendorong pengguna BBM nonsubsidi beralih menggunakan BBM bersubsidi.
“Sehingga ada peluang orang untuk melakukan kecurangan dan mengambil keuntungan dari situ. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang terjadi hari ini adalah adanya mafia. Mafia ini yang ada sekarang,” ujar Edy.
Edy menilai diperlukan langkah pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Ia mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) yang melibatkan aparat penegak hukum dan instansi terkait.
“Satgas kita kan ada kepolisian, ada Kodam, kemudian ada POM, ada Jaksa. Bentuk, nanti kita awasi,” tegasnya.
Mantan Wakil Gubernur Riau sekaligus mantan Danrem 031/Wira Bima tersebut juga menekankan pentingnya tanggung jawab aparat dalam memastikan persoalan distribusi BBM bersubsidi dapat ditangani.
Menurut Edy, Pangdam dan Kapolda yang ditugaskan di Riau merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Mabes TNI dan Mabes Polri untuk menjalankan tugas di daerah.
“Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah itu, pindah saja dari Riau, enggak ada gunanya di sini,” katanya.
Ia berharap persoalan kelangkaan solar bersubsidi tidak hanya dilihat dari sisi ketersediaan kuota, tetapi juga dari aspek distribusi, pengawasan, serta potensi penyalahgunaan di lapangan.
