JAKARTA (cakragarudanews.com) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai NasDem telah menyampaikan sikap politik masing-masing terkait kemungkinan Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet.
Menanggapi hal tersebut, Partai Gerindra menyatakan menghormati setiap pilihan politik partai yang ada, termasuk keputusan untuk bergabung dalam pemerintahan maupun mengambil posisi sebagai penyeimbang.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat, mengatakan setiap partai politik memiliki hak menentukan sikap politiknya masing-masing.
“Gerindra menghormati sikap dan pilihan politik setiap partai-partai politik, apakah mau bergabung dengan pemerintahan atau menjadi penyeimbang,” kata Sugiat saat dihubungi, Jumat (18/9/2026).
Menurut Sugiat, perbedaan sikap politik tidak menjadi persoalan selama seluruh pihak tetap mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat.
“Jadi prinsipnya Gerindra menghormati pilihan atau sikap politik kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan dari NasDem,” ujarnya.
Sugiat juga menanggapi sikap NasDem yang sebelumnya menyatakan merasa tidak memiliki kewajiban untuk masuk ke dalam kabinet karena tidak ikut dalam perjuangan memenangkan Prabowo pada Pilpres 2024.
Ia kemudian mengaitkan hal tersebut dengan pandangan Prabowo mengenai pentingnya persatuan setelah kontestasi politik berakhir.
“Kalau Pak Prabowo, budaya politiknya adalah membangun persatuan dan kesatuan. Dalam konteks kontestasi, beliau sudah sangat matang. Ketika kontestasi sudah selesai, mari bersama-sama dengan pilihan politik masing-masing memberikan sumbangsih terbaik kepada bangsa,” kata Sugiat.
Sementara terkait keputusan PDIP untuk tetap berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang, Sugiat menilai keberadaan pihak yang memberikan kritik dan evaluasi merupakan bagian dari demokrasi.
Menurutnya, kritik dan masukan yang objektif dari luar pemerintahan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan.
“Kalau Pak Prabowo mengatakan, dalam ranah demokrasi yang sehat pasti perlu kritik, masukan, evaluasi dari luar pemerintahan yang secara objektif. Tentu saja itu akan menambah khazanah pemerintahan dalam menyusun solusi-solusi terbaik,” jelasnya.
Sugiat menambahkan, Prabowo sebelumnya juga menyampaikan bahwa posisi PDIP sebagai penyeimbang dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan demokrasi.
“Ya, berkali-kali kan Pak Prabowo mengatakan bahwa posisi PDIP sebagai penyeimbang itu memberikan sumbangsih yang sangat baik dalam demokrasi kita. Kita berterima kasih untuk itu,” ujarnya.
Mengenai kemungkinan reshuffle kabinet, Sugiat menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo.
Ia mengatakan Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk menentukan waktu maupun nama-nama yang akan masuk dalam jajaran kabinet.
“Saya pikir, apalagi kalau dalam konteks reshuffle ini kan instrumen yang kewenangannya mutlak kepada Presiden. Kita serahkan kepada Bapak Presiden untuk mengevaluasi kapan waktunya dan siapa-siapa orangnya. Itu menjadi kewenangan mutlak Pak Presiden,” tuturnya.
Sugiat berharap siapa pun yang nantinya ditunjuk Prabowo sebagai anggota kabinet merupakan sosok yang dinilai mampu menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, baik berasal dari partai politik maupun kalangan profesional di luar partai.
“Kita berharap pada saat kapan pun nanti dan siapa pun yang akan ditunjuk oleh Pak Prabowo sebagai pembantunya di kabinet, pastilah orang yang terbaik, apakah orang dari partai maupun orang dari luar partai,” pungkasnya.
