PAYAKUMBUH (cakragarudanews.com) – BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, Sumatera Barat (Sumbar), terus memperluas akses pelayanan administrasi, informasi, dan pengaduan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui layanan BPJS Keliling.
Layanan jemput bola tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, Haery Yasdi, mengatakan pihaknya mengoptimalkan satu unit armada BPJS Keliling untuk mendatangi sejumlah lokasi strategis, termasuk wilayah yang secara geografis cukup jauh dari kantor cabang.
“Kanalisasi layanan tatap muka bergerak ini sengaja kami hadirkan untuk memotong jarak operasional masyarakat. Petugas kami yang langsung mendatangi warga menggunakan mobil operasional,” kata Haery di Payakumbuh, Selasa.
Berdasarkan data sejak 1 Januari hingga 25 September 2026, layanan jemput bola tersebut telah memberikan pelayanan langsung kepada 4.858 peserta JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh.
Menurut Haery, satu-satunya armada BPJS Keliling yang dimiliki kantor cabang tersebut telah menjangkau 257 lokasi strategis selama sekitar sembilan bulan.
Dalam operasionalnya, petugas rata-rata mengunjungi tiga lokasi berbeda setiap hari. Layanan tersebut dibuka secara rutin pada hari kerja, yakni Senin hingga Jumat.
Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPJS Kesehatan menempatkan dua petugas di dalam armada BPJS Keliling pada setiap agenda kunjungan.
Lokasi pelayanan diprioritaskan pada kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, seperti fasilitas kesehatan, kantor kelurahan atau nagari, sekolah, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, kawasan wisata, hingga wilayah terpencil yang memiliki akses cukup jauh dari kantor BPJS Kesehatan.
“Melalui layanan di atas roda ini, masyarakat dapat mengurus pendaftaran peserta baru, penambahan atau pengurangan anggota keluarga, perubahan data, hingga pengaktifan kembali status kepesertaan yang nonaktif,” jelasnya.
Selain pelayanan administrasi, BPJS Keliling juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait JKN sekaligus menyampaikan pengaduan secara langsung.
Haery mengimbau masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan melalui BPJS Keliling untuk memantau jadwal kunjungan melalui media sosial resmi BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh maupun fitur BPJS Keliling pada Aplikasi Mobile JKN.
Target UHC 2026
Di sisi lain, BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh terus mendorong pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) di tiga daerah wilayah kerjanya.
Haery mengatakan target UHC prioritas 2026 ditetapkan dengan cakupan kepesertaan minimal 98 persen dan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen.
Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan data per 1 September 2026, daerah tersebut telah menyandang status UHC.
Jumlah kepesertaan JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 402.595 jiwa atau 98,76 persen dari total 407.670 penduduk. Sementara tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 82,54 persen.
Sementara itu, Kota Payakumbuh sebelumnya telah mencapai status UHC berdasarkan data per 1 Agustus 2026. Saat itu, cakupan kepesertaan mencapai 98,18 persen, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 85,69 persen.
Namun, setelah terjadi perubahan jumlah penduduk berdasarkan data Dukcapil semester I 2026, cakupan kepesertaan Kota Payakumbuh mengalami penyesuaian menjadi 97,71 persen, sedangkan tingkat keaktifan peserta berada di angka 85,29 persen.
Pemerintah Kota Payakumbuh tetap berkomitmen untuk kembali mencapai cakupan UHC minimal 98 persen pada Desember 2026. Pemkot Payakumbuh juga telah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kekurangan cakupan kepesertaan tersebut.
Adapun Kabupaten Tanah Datar masih terus didorong untuk mencapai status UHC. Dari total 385.576 penduduk, jumlah peserta JKN tercatat sebanyak 366.721 jiwa atau 95,11 persen, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 68,83 persen.
BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan sekaligus mendorong tingkat keaktifan peserta di Kabupaten Tanah Datar agar dapat segera memenuhi indikator UHC.
